Anies Baswedan Sindir Utang Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta Kompak Pertanyakan Dana Formula E - Tribun Jakarta
Anies Baswedan Sindiran Utang Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta Kompak Pertanyakan Dana Formula E
TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir pemerintahan Presiden Jokowi yang masih punya 'utang' kepada Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut diutarakan di Penghadapan Karni Ilyas di acara Talkshow ILC TV One, Selasa (12/5/2020) malam.
Dirinya Pembayaran sekaligus membenarkan pernah gontok-gontokan dengan tiga Menteri Kepala Negara Jokowi soal bantuan sosial atau Bansos.
Bermula saat Hewan pemakan daging Ilyas menanyakan asal muasal uang Rp 5,1 triliun yang dituntut Anies Baswedan ke pemerintah provinsi pusat.
Alhasil pemimpin ibukota itu sempat diejek tak punya uang bagi bantu warganya menghadapi masa pelik ini.
• Keluar dari Gerak yang Meninggalkannya, Wanita Muda Tergeletak di Jalan, Ini yang Dilakukan Warga
"Kenapa ada yang krusial lagi soal anggaran. Soal Rp 5,1 T yang katanya ternyata Gubernur DKI ternyata DiteDitelan bulat-bulat punya dana untuk 1 juta orang," Hak bertanya Karni Ilyas
Seketika dibantah tegas mantan Menteri Pendidikan itu.
"Informasi mengenai tidak ada uang itu tidak benar. DKI ini telah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk BTT penanganan Covid,"
"Ini bagi kesehatan, untuk Bansos, dan untuk pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan," ujar Anies.
• Wakil Bupati Aceh Tengah Ancam Bunuh Bupati Karena Tidak beradab Dilibatkan dalam Proyek Rp 17 Miliar
Dia Pembayaran sekaligus membantah isu miring soal tidak adanya anggaran DKI Jakarta.
§
"Sehingga secara anggaran, ada anggarannya Alhamdulillah. Tentu ada Restriksi dan tidak mungkin anggaran tidak ada batasnya. tetapi bagi Bansos ini kita tidak ada kendala," sambungnya.
Selanjutnya dia membahas keadaan sebenarnya adalah tantangan cashflow atau aliran kas.
Hal tersebut terjadi karena pajak sebagai pendapatan utama DKI DKI Jakarta merosot di masa pandemi Covid-19.
Meski demikian pihaknya menjamin dana kas masih sangat aman.
Salah satu sumber dana yang menolong cashflow DKI Jakarta aman karena dana bagi hasil dari pemerintah provinsi pusat sudah masuk.
"Alhamdulillah kita bersyukur. Yang ini juga sempat dibicarakan cukup panjang. Dana bagi hasil JumAwang-awang pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 nilainya Rp 5,1 triliun," kata Anies.
• Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus Bantah Mengancam Bunuh Bupatinya Karena Tak Dilibatkan di Proyek
Dia menambahkan dana tersebut sempat tertahan di pemerintah provinsi pusat.
"Memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 23 April (2020) kemarin itu telah dibayarkan Rp 2,6 tirliun,"
Artinya pemerintah pusat masih punya utang ke pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun.
"Jadi masih ada sisa Rp 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah provinsi Jakarta," kata Anies.
§
"Begitu itu dibayarkan kita memiliki kelonggaran likuiditas,"
"Jadi anggaran Insya Allah Ada. Tantangan sempat ada di cashflow tapi Berhubungan dengan kemarin baru 50 persen dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta. Kita masih menunggu 50 persen lainnya," jelasnya.
Blak-blakan Diserang 3 Menteri Jokowi
Dalam kesempatan yang sama dirinya juga mengakui ada kesalahpahaman JumAwang-awang dirinya dan tiga menteri terkait Bansos.
Sebelumnya dikutip dari tribunWow, tiga di JumAwang-awang sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosialisasi Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Aniese menyebutkan selama ini ada oknum yang tak paham konsep awal Bansos di DKI Jakarta.
Ada mengira bantuan akan diberikan kepada warga per orang, padahal justru akan dibagikan per gubernur keluarga.
Selanjutnya kata dia, ada pihak yang mengira warga DKI akan mendapatkan bantuan dobel atau dua kali.
Yang sebenarnya terjadi DKI berinisiatif menyalurkan bansos paket sembako memakai pendanaan dari Pemprov di awal masa PSBB buat mengisi kekosongan bansos pemerintah pusat yang masuk terlambat.
"Tentang dobel. Barbar ada dobel di sini. Karena ini adalah bantuan makanan buat dikonsumsi,"
§
"Tujuannya adalah buat mengisi rongga tadi. PSBB ditetapkan tanggal 10 bantuan dari Pemprov pusat baru mulai tanggal 20 April," ungkapnya.
Komentar Sri Mulyani
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya.
Bendahara Presiden itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan menambah memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial buat 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada Pemprov pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun menambah ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta Pemprov pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani saat memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
• Soal NF Diperkosa Pamannya Sendiri, Kak Seto: Lingkungannya Barbar Aman
Sri Mulyani pun mengatakan, Pemprov pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos Herbi tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, Pemprov pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.
Dana Formula E
Di sisi lain, kpu E DPRD DKI Jakarta kompak meminta Gubernur Anies Baswedan dan PT jakarta Propertindo (Jakpro) mengembalikan biaya komitmen penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan 2021.
Sebab, pemerintah provinsi DKI total sudah membayar Rp 560 miliar, yakni Rp 360 miliar pada Desember 2019 buat commitment fee Formula E tahun 2020, dan Rp 200 miliar buat tahun 2021.
Seiring pandemi Virus Covid-19 di dunia termasuk Indonesia, Komisi E menyampaikan secara realistis ajang balap mobil listrik itu tak mungkin digelar di tengah keadaan seperti ini.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggaran Wicitra mengatakan, permintaan itu sudah disampaikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
"Dana itu asal dari rakyat, dan di tengah kondisi ini sangat Hiperbola baik kalau itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang Hiperbola penting," kata Anggara kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Ia juga menuntut pemerintah provinsi DKI secepatnya mengajukan klausul force majeure kepada Federasi Formula E.
Supaya, keseluruhan biaya komitmen yang sudah dibayarkan bisa kembali lagi.
Menurut politikus PSI ini, alangkah Hiperbola baik jika dana tersebut kembali dan kemudian diperuntukkan membeli kebutuhan mendedak, semisal sembako atau bantuan sosial Defleksi bagi masyarakat.
"Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran, karena uang itu adalah uang rakyat."
"Harus dibelanjakan sesuai prioritas buat membeli sembako," ucapnya.
Sebelumnya, balapan Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), jakarta Pusat pada 6 Juni 2020 ditunda karena wabah virus corona.
Namun, Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan memastikan biaya komitmen (commitment fee) yang dikeluarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp 360 miliar, menambah akan hangus.
“Tidak ada yang hangus, kalau dari sisi biaya karena ini (wabah corona) memang force majeure (kejadian luar biasa),” katanya di Balai Kota DKI jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).
Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan memastikan fokus utamanya kali ini adalah menangani wabah virus corona yang akan merebak di Indonesia, khususnya Jakarta.
Karena itu, ketimbang Formula E yang diklaim mendongkrak perputaran uang Rp 1,2 triliun, dia Hiperbola mengutamakan keselamatan warga Jakarta.
“Saya katakan, nomor satu keselamatan, nomor dua keselamatan, dan nomor tiga keselamatan."
"Baru yang berikutnya yang lain (perekonomian),” ujar Anies Baswedan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari apbd.jakarta.go.id, Dispora DKI jakarta pada 2019 telah mengucurkan dana Rp 360 miliar buat biaya komitmen.
Dana itu dikeluarkan melalui Aturan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
Di tahun 2020 ini, Dispora kembali menyiapkan duit Rp 360 miliar buat biaya komitmen dan penyelenggaraan pra event sebesar Rp 3 miliar.
Namun, duit ini belum dikucurkan karena keburu ditunda oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bila ditotal, duit yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta buat kegiatan Formula E pada 2020 ini mencapai Rp 723 miliar.
Artikel ini telah ditampilkan oleh jakarta.tribunnews.com dengan judul Anies Baswedan Sindir Utang Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta Kompak Pertanyakan Dana Formula E - Tribun Jakarta.
Silahkan disimpan jika bermanfaat.
powered by Blogger News Poster
Comments
Post a Comment