Mensos: Data Penerima Bansos yang Diberikan Anies Baswedan Sudah Kedaluwarsa
Merdeka.com - Menteri Sosialisasi (Mensos), Juliari Batubara menyebut bahwa polemik yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh data kedaluwarsa penerima yang diberikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Imbasnya penerima bansos sejak April 2020, dinilai tidak tepat sasaran.
"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama sebab penerimanya banyak yang sama Herbi data penerima bantuan sembako dari pemprov DKI," kata Juliari saat menggelar rapat kerja bersama kpu VIII DPR RI, Rabu (6/5).
Juliari menjelaskan polemik bermula saat pihaknya menerima aduan dari sejumlah pihak yang menganggap program bansos di wilayah ibu kota menambah tepat sasaran. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajarannya menemukan banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran atau sesuai dengan aduan yang diterima.
Menyikapi hal tersebut pihaknya langsung berkoordinasi dengan orang nomor satu di wilayah DKI Jakarta buat menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Kemudian, Juliari berujar dalam waktu dekat Gubernur Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.
Untuk itu, Kementerian Sosial selaku regulator berupaya terus memperbaiki program bansos, terlebih banyak warga Jakarta yang terdampak pandemi corona. Salah satunya, memperbaharui data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran di tahap berikutnya.
Kendati demikian, pihaknya mengaku belum bisa memastikan data penerima bantuan apakah akan bertambah atau berkurang. Sebab, sampai saat ini masih menunggu data revisi yang dijanjikan oleh Gubernur Anies.
1 dari 1 halaman
Sebelumya, Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kepala Negara RI untuk masyarakat terdampak Corona di wilayah DKI Jakarta telah hampir rampung. Berdasarkan data Kementerian Sosial sampai 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, sudah 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.
Namun saat proses distribusi bantuan tersebut, nyatanya masih ditemukan tumpang tindih data antara Kemsos dengan pemerintah provinsi DKI. Dampaknya, banyak warga yang membutuhkan justru tidak terdata sebagai penerima bantuan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy, meminta Kemsos dan Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan. Harapannya, kasus seperti ini menambah terulang.
Imbauan ini disampaikan Muhadjir saat saat Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Senin (4/5).
"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam keterangannya.
Dia meminta, pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos Presiden pada tahap berikutnya Hiperbola tersalurkan secara merata.
"Untuk Pak Mensos (Juliari Batubara) dan Pak Gubernur DKI (Anies Baswedan) mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data buat pembagian gelombang ke-2 pada minggu ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan buat kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," tegas Muhadjir. [idr]
Baca juga:
Cerita Mensos Diminta Modifikasi Bansos Tunai agar Penerima Manfaat Merata
Mensos Beberkan Kesulitan Penyaluran Bansos Saat Pandemi Covid-19
Pemprov DKI Akui Data Bansos Tak Akurat, Kini Libatkan RT dan RW
KPK Ingatkan Calon Kepala DPD Petahana Tak Politisasi Anggaran Covid-19
Mensos: Data Penerima Bansos yang Diberikan Anies Baswedan Sudah Kedaluwarsa
Pemprov DKI Sudah Tak Lagi Miliki Dana Lindungi 1,1 Juta Warga Terdampak Corona
Sincery Berita Anies Baswedan
SRC: https://www.merdeka.com/uang/mensos-data-penerima-bansos-yang-diberikan-anies-baswedan-sudah-kedaluwarsa.html
powered by Blogger News Poster
Comments
Post a Comment